Sosok Irman Gusman dan Desakan Politik Pasca Bencana Sumbar – portal7.co.id

JAKARTA – Nama Irman Gusman kembali mencuat ke permukaan setelah ia menyerukan agar banjir bandang di Sumatera Barat ditetapkan sebagai bencana nasional. Seruan itu bukan sekadar respons terhadap krisis, melainkan juga menjadi panggung baru bagi Irman untuk menegaskan eksistensinya di ranah politik nasional.

Sebagai tokoh asal Sumbar yang pernah menduduki kursi Ketua DPD RI, Irman dikenal vokal dalam menyuarakan kepentingan daerah. Namun, langkah terbarunya ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini bentuk kepedulian tulus, atau bagian dari strategi politik untuk membangun kembali citra publik?

Irman sempat tersandung kasus korupsi pada 2016, yang membuatnya diberhentikan dari DPD dan dijatuhi hukuman penjara. Meski kemudian kembali terpilih sebagai anggota DPD, statusnya sebagai mantan terpidana korupsi masih menjadi sorotan. Kini, ketika ia tampil sebagai juru bicara kepedulian terhadap Sumbar, publik dihadapkan pada dilema antara rekam jejak dan niat baik.

Desakan Irman agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional dinilai sebagian pihak sebagai langkah yang sarat muatan politis. Apalagi, pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai sumber daya nasional tanpa perlu status tersebut. Dalam konteks ini, dorongan Irman bisa dibaca sebagai upaya menekan pemerintah sekaligus mengukuhkan kembali perannya sebagai representasi Sumbar di tingkat nasional.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa bantuan untuk Sumbar tidak dibatasi, selama pemerintah daerah mengajukan rencana anggaran yang jelas dan akuntabel. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengingatkan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana bencana, mengisyaratkan bahwa setiap langkah harus bebas dari kepentingan pribadi.

Bagi Irman, isu bencana ini tampaknya lebih dari sekadar urusan kemanusiaan. Ini adalah panggung untuk menguji kembali daya tarik politiknya, sekaligus mengukur seberapa besar ruang yang masih tersedia baginya di tengah lanskap politik yang terus berubah.*