Reses DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 di Nanggung: Dorong Pemerataan Pembangunan dan Optimalisasi APBD 2026

Nanggung, Bogor Barat — Kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 di Kecamatan Nanggung menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam reses Masa Sidang I Tahun 2025–2026 ini, para anggota dewan menyoroti pemerataan pembangunan, efisiensi anggaran, dan tindak lanjut dari berbagai aspirasi warga yang selama ini menjadi prioritas di wilayah barat Kabupaten Bogor, pada Senin, 6 November 2025.

Kegiatan yang berlangsung di aula Kecamatan Nanggung itu dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar, Aan Triana Al Muharom, Camat Nanggung Aep Saepuloh, jajaran pejabat kecamatan, kepala desa se-Kecamatan Nanggung, serta unsur ormas dan tokoh masyarakat.

Camat Nanggung, Aep Saepuloh, dalam sambutannya menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antar desa. Ia mengungkapkan bahwa meskipun alokasi APBD yang direalisasikan sudah mencapai Rp56,869 miliar dan diperkirakan menembus Rp70 miliar hingga akhir tahun, masih ada desa yang membutuhkan perhatian lebih, terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan publik.

“Kami berharap percepatan pembangunan dapat menjangkau desa-desa yang selama ini tertinggal. Ada tiga desa yang sejak 2010 terus mengajukan usulan pembangunan, dan semoga tahun ini bisa terealisasi,” ujar Aep.

Aan Triana Al Muharom menambahkan, DPRD berkomitmen memastikan seluruh aspirasi dari hasil reses masuk dalam pembahasan APBD 2026. Fokus utama pembahasan, kata Aan, berada pada penguatan sektor infrastruktur, penyelesaian PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas), serta program hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak relokasi.

“Kami akan memastikan alokasi anggaran 2026 berpihak kepada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Untuk Nanggung, isu strategis seperti huntap dan redistribusi tanah menjadi perhatian serius kami,” jelas Aan.

Ia juga menyoroti masih adanya hunian tetap yang belum ditempati oleh penerima manfaatnya. Menurutnya, hal ini akan menjadi agenda DPRD dalam pengawasan dan percepatan penyelesaiannya agar warga segera merasakan manfaat program pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Aan turut memaparkan bahwa program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan sosial. DPRD telah menyiapkan anggaran Rp55 miliar untuk mempercepat realisasi Rutilahu di seluruh Kabupaten Bogor, termasuk di Nanggung.

Sementara itu, peningkatan dana desa dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per tahun juga disambut positif oleh kepala desa. Kenaikan tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan lokal dan memperkuat posisi Desa Malasari sebagai desa percontohan percepatan pembangunan di wilayah barat Kabupaten Bogor.

Menariknya, Kecamatan Nanggung menjadi satu-satunya kecamatan di Dapil 5 yang dua kali menjadi tuan rumah reses sepanjang tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD dalam membangun komunikasi intensif dengan masyarakat Nanggung sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kinerja legislatif.

Reses kali ini tidak hanya menjadi sarana serap aspirasi, tetapi juga menjadi forum refleksi atas hasil pembangunan yang sudah berjalan. DPRD menegaskan bahwa setiap masukan warga akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan APBD 2026 yang lebih efektif dan berpihak kepada kebutuhan rakyat.

Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat, harapannya Nanggung akan terus tumbuh menjadi wilayah yang seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus menjadi contoh penerapan prinsip pembangunan berkeadilan di Kabupaten Bogor.*