Pemerintah Pusat Tekankan Peran Kunci Pemerintah Daerah dalam Mitigasi dan Respons Bencana – portal7.co.id

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah terdampak. Di tengah masa tanggap darurat, Pemerintah Pusat menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan penuh dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran bagi seluruh pengungsi.

Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran ratusan miliar rupiah untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Namun, di saat yang sama, Pemerintah menekankan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran krusial sebagai garda terdepan penanganan bencana nasional.

Peran Vital Pemerintah Daerah

Dalam sistem penanggulangan bencana nasional, tanggung jawab mitigasi, kesiapsiagaan, hingga respons awal bencana berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Ketidaksiapan di level daerah berpotensi memperbesar jumlah korban jiwa serta kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.

Setiap daerah sejatinya telah dibekali dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang didukung oleh anggaran dari APBD serta bantuan peralatan dari BNPB. Selain itu, Pemerintah Pusat juga menyediakan berbagai instrumen pemetaan risiko, seperti Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan platform inaRISK, yang dirancang untuk mengukur tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Data dan instrumen tersebut seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan, bukan hanya bersifat administratif. Penguatan mitigasi bencana menjadi kunci utama untuk menekan dampak kerusakan yang lebih besar di masa depan.

Perkuat Sinergi, Hindari Politisasi

Penanganan bencana membutuhkan sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Seluruh pihak diimbau untuk memprioritaskan keselamatan warga dan menghindari upaya mempolitisasi situasi bencana, termasuk perdebatan mengenai status bencana nasional atau isu bantuan asing. Isu-isu tersebut dinilai berpotensi mengaburkan evaluasi kinerja dan kebutuhan riil di lapangan.

Fokus utama harus diarahkan pada kolaborasi lintas level pemerintahan agar respons darurat, distribusi bantuan, dan pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran bencana yang efisien serta mitigasi yang kuat terbukti mampu menekan dampak kerusakan.

Pelajaran dari setiap bencana menegaskan kembali pentingnya koordinasi, kesiapsiagaan, dan kolaborasi antarpemerintah demi melindungi keselamatan rakyat dan menjaga ketahanan daerah.