Iskandar Sitorus (IAW): Swasembada Energi Papua Harus Berbasis Audit Lingkungan dan Berantas Buzzer Perusak Hutan – portal7.co.id

Jakarta, 18 Desember 2025 – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mendesak pemerintah agar program Swasembada Energi di Papua ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang transparan, berbasis audit lingkungan ketat, serta bebas dari kepentingan korporasi perusak hutan.

Menurut Iskandar, upaya negara mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategis nasional. Namun, ia mengingatkan agar tujuan baik ini tidak dikaburkan oleh tata kelola yang buruk.

“Swasembada energi adalah kebutuhan strategis. Yang perlu diawasi ketat bukan tujuannya, tetapi tata kelolanya. Jangan sampai isu lingkungan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik ilegal,” ujar Iskandar di Jakarta.

Audit Lingkungan Kunci Keberlanjutan

IAW menilai pengembangan komoditas seperti sawit, singkong, dan tebu sebagai bahan baku energi terbarukan di Papua tidak serta-merta dapat disebut eksploitasi, asalkan prosesnya mematuhi regulasi yang berlaku.

Iskandar menekankan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), serta hasil audit lingkungan yang independen dan terbuka.

“Selama proyek itu melalui AMDAL dan diaudit secara terbuka, maka tidak bisa disebut kebijakan serampangan. Yang berbahaya justru jika tidak ada audit dan pengawasan yang ketat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang harus menjadi instrumen kontrol negara, bukan hanya formalitas administratif bagi korporasi.

Kritik Narasi “Sumateranisasi Papua”

Iskandar Sitorus menilai polemik mengenai isu “Sumateranisasi Papua” yang berkembang belakangan ini lebih bersifat politis daripada berbasis data faktual.

Menurutnya, narasi tersebut kerap dibangun tanpa mengulas fakta bahwa pemerintah saat ini justru sedang gencar menertibkan ribuan korporasi sawit ilegal di kawasan hutan.

“Logikanya sederhana. Jika pemerintah ingin merusak hutan, tidak mungkin secara bersamaan menyita jutaan hektare lahan sawit ilegal dan mengenakan denda besar kepada korporasi,” jelasnya. Ia menambahkan, kritik sah disampaikan, tetapi harus berbasis data dan niat baik, bukan propaganda.

Manfaat Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat Lokal

IAW menekankan bahwa keberhasilan program swasembada energi di Papua harus diukur dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat langsung.

Iskandar mendorong agar skema plasma petani dan kemitraan adat benar-benar dijalankan dan tidak hanya menjadi janji di atas kertas. Untuk itu, ia menilai audit sosial menjadi sangat penting.

“Kita harus pastikan orang Papua menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penonton. Lapangan kerja, kepemilikan lahan, dan peningkatan pendapatan harus terukur dan nyata,” paparnya.

Pengawasan Anggaran Biodiesel B50

Terkait rencana penerapan biodiesel B50 pada tahun 2026, Iskandar menilai program ini memiliki potensi besar untuk menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan anggaran dan rantai pasok secara menyeluruh. “Penghematan ratusan triliun rupiah harus tercermin dalam APBN. Jangan sampai manfaat fiskalnya bocor di tengah jalan akibat tata niaga yang tidak transparan,” ujarnya.

Waspadai Buzzer Perusak Hutan

Iskandar secara khusus meminta publik untuk waspada terhadap pihak-pihak yang disebutnya sebagai buzzer perusak hutan yang menyusup dalam diskursus lingkungan.

Menurutnya, tidak semua narasi yang mengatasnamakan konservasi murni demi lingkungan.

“Ada pihak-pihak yang selama ini menikmati hasil dari pembalakan dan perkebunan ilegal, lalu sekarang bersembunyi di balik jargon lingkungan untuk menyerang kebijakan negara. Ini yang harus dibongkar,” tegasnya.

IAW meminta pemerintah konsisten membuka data penindakan korporasi agar publik dapat membedakan mana kritik konstruktif dan mana propaganda yang didorong kepentingan tertentu.

Menutup pernyataannya, Iskandar Sitorus menegaskan bahwa transparansi dan audit independen adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap program swasembada energi.

“Kalau negara berani membuka data, berani diaudit, dan tegas menindak pelanggar, maka swasembada energi bukan ancaman bagi Papua, melainkan peluang besar untuk masa depan yang berdaulat dan berkelanjutan,” pungkasnya.*