Kepala BGN Targetkan Percepatan Pembangunan 4.770 SPPG di Daerah Pelosok

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan komitmennya untuk memperkuat percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Menurutnya, pembangunan SPPG bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama anak-anak di pelosok, memperoleh akses gizi seimbang yang layak.

Dadan menuturkan, program ini merupakan bagian integral dari kebijakan nasional ‘Makan Bergizi Gratis (MBG)’ yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Untuk tahap awal, BGN akan membangun 4.770 SPPG baru di wilayah 3T. Masing-masing akan berfungsi sebagai pusat layanan gizi masyarakat dengan fasilitas dapur, ruang penyuluhan, serta sarana pemantauan tumbuh kembang anak.

“SPPG ini bukan sekadar bangunan. Kami ingin memastikan setiap unit benar-benar beroperasi untuk melayani masyarakat. Dalam waktu 30 menit perjalanan, warga harus bisa menjangkau pusat pelayanan gizi,” ujar Dadan, Sabtu (19/10/2025).

Ia menambahkan, tata kelola menjadi aspek yang paling diperhatikan dalam pembangunan SPPG. Setiap satuan akan dikoordinasikan langsung dengan pemerintah daerah. Para gubernur, bupati, dan wali kota ditunjuk sebagai ketua pelaksana di wilayahnya masing-masing, guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Selain memperkuat koordinasi, BGN juga menyiapkan sistem pemantauan berbasis data untuk memastikan setiap SPPG mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan status gizi.

“Keberhasilan program ini bukan hanya dari jumlah bangunan yang berdiri, tapi dari seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami ingin setiap anak Indonesia mendapatkan hak yang sama atas gizi yang cukup,” tegas Dadan.

Hingga kini, BGN telah membangun lebih dari 11.000 SPPG di berbagai daerah dan menjangkau hampir 40 juta penerima manfaat. Dengan tambahan pembangunan di wilayah 3T, targetnya cakupan layanan akan meningkat hingga 75 juta anak di seluruh Indonesia.

Dadan juga menggarisbawahi pentingnya dukungan lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan program. “Pemerataan gizi tidak bisa dikerjakan sendiri. Ini adalah gerakan bersama — dari pusat hingga desa,” katanya.

Pembangunan SPPG diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk pemerataan gizi, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, mandiri, dan siap bersaing di masa depan.*